Breaking News
Home / Profil / Renstra

Renstra

KEPUTUSAN  CAMAT PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 24.a  TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014-2018 DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

CAMAT PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang :

a.     bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 97 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Pahandut Kota Palangka Raya tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 di Lingkungan Kantor Kecamatan Pahandut  Kota Palangka Raya;

b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pahandut Kota  Palangka Raya tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Kantor Kecamatan Pahandut Pemerintah Kota Palangka Raya.

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

7.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.      Undang Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4725);

9.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103);

23.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

27.  Peraturan Daerah Kota Palangka Raya  Nomor  06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya  Tahun  2008-2028(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Tambahan lembaran daerah Kota Palangka Raya Nomor      );

28.  Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran  Daerah Kota Palangka Raya   Tahun 2012 Nomor 02,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04);

29.  Peraturan Daerah Kota Palangka Raya  Nomor  19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya  Tahun  2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan                :   Keputusan Camat Pahandut Kota Palangka Raya Tentang    Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

KESATU                      :   Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pahandut Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Camat Pahandut ini.

KEDUA                        :   Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pahandut Tahun 2014-2018 yang telah disahkan,  Setelah Keputusan ini ditetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari. 

KETIGA                        :   Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018.

KEEMPAT                    :   Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya tahun 2014-2018.

KELIMA                       :   Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018 dapat disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

KEENAM                      :   Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pahandut Tahun 2014-2018 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Pegawai  di Lingkungan Kantor Kecamatan Pahandut  Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KETUJUH                    :   Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 di Lingkungan Kantor Kecamatan Pahandut  Kota Palangka Raya yang telah disahkan dan ditetapkan, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

KEDELAPAN                :   Keputusan Camat Pahandut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                                                                 Ditetapkan di : Palangka Raya

                                                                                  Pada tanggal   : 22 Sept 2014

                                                                               CAMAT PAHANDUT

                                                                                 KOTA PALANGKA RAYA,

 

 

                                                                             ABRAMSYAH, S.Sos

                                                                                  Pembina

                                                                                    NIP : 19620507 198103 1 005